Thu, 12/18/2014 - 15:58
Jakarta, Kemendikbud ---
Tiga dimensi pembangunan jangka menengah pada pemerintahan saat ini
adalah dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan
dan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan. Dimensi pembangunan
manusia adalah kunci dari dimensi-dimensi pembangunan lainnya dan
pendidikan merupakan salah satu dimensi pembangunan manusia tersebut.
“Pembangunan manusia adalah kunci. Apabila
program-program yang ada tidak dibarengi dengan pembangunan manusia yang
baik pasti akan ada kendala di lapangan,” kata Presiden Republik
Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), pada sambutannya di acara Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di Hotel
Bidakara, Jakarta (18/12).
Jokowi mengimbau gubernur, walikota dan bupati
agar melakukan perbaikan-perbaikan terkait dimensi pembangunan manusia
dalam hal mengubah pola pikir, melakukan revolusi karakter dan melakukan
serangan nilai-nilai di birokrasi dan atau masyarakat yang pola
pikirnya masih lambat. ”Perlu dibangun sistem agar birokrasi dan atau
masyarakat berubah menjadi lebih cepat dalam pelayanannya,” ujar mantan
gubernur DKI Jakarta tersebut.
Jokowi menambahkan, kepatuhan pada hukum harus
mulai dilakukan secara tegas. “Kami menyampaikan kepada POLRI, Kejaksaan
Agung dan instansi-instansi lainnya untuk betul-betul menegakkan hukum
dengan tegas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan narkoba,” tutur
Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Anies Baswedan, saat diwawancarai mengatakan, Presiden
Jokowi menggarisbawahi pentingnya perubahan mindset. “Kita akan
fokus pada pendidiknya karena kuncinya adalah pendidik. Apabila
kualitas pendidiknya meningkat maka kualitas kelasnya meningkat dan
begitu juga apabila kualitas kepala sekolahnya meningkat maka kualitas
sekolahnya meningkat pula,” kata mantan rektor Universitas Paramadian
itu
Mendikbud juga mengatakan, birokrasi pendidikan
harus berorientasi pada perubahan kondisi pendidikan bukan sekedar
menjalankan SOP (Standard Operational Procedure) saja. “Melihat
capaian pendidikan dari tahun ke tahun itu tidak banyak perubahan, jadi
birokrasi harus diberi target sehingga provinsi, kabupaten/kota dan
sekolah-sekolah mempunyai target masing-masing. Kita sedang mengejar
perubahan bukan sekedar menjalankan SOP saja,” tuturnya.
Mendikbud Anies menambahkan, presiden Jokowi juga
menggarisbawahi mengenai keluarga karena keluarga adalah salah satu
pilar bangsa. “Kita akan membantu menyiapkan keluarga menjadi pendidik
yang baik,” tuturnya. (Agi Bahari)
Sumber : http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/3634
No comments:
Post a Comment